FITRA NTB dan Pemkab Lombok Tengah Dorong Penguatan Anggaran untuk Layanan Kesehatan Inklusif
LOMBOK TENGAH, 12 November 2026 — FITRA NTB bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) yang tergabung dalam Koalisi PRIMA berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelar Multi Stakeholder Forum untuk memperkuat akuntabilitas anggaran dan kolaborasi multipihak dalam mewujudkan layanan kesehatan inklusif serta aksesibilitas layanan publik.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Bapperida, Gedung C Lantai 3, Kantor Bupati Lombok Tengah, Kamis (12/11/2026), dihadiri Plt Kepala Bapperida Taufikurrahman Puanote, Direktur FITRA NTB Ramli Ernando, Ketua HWDI NTB Sri Sukarni, perwakilan Dinas Kesehatan, perangkat daerah, serta puskesmas se-Lombok Tengah.
Taufikurrahman menyampaikan bahwa pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Melalui visi MASMIRAH, Pemkab Lombok Tengah berkomitmen melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi, memenuhi kebutuhan dasar secara inklusif, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat ketahanan terhadap krisis dan bencana.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan, Arif Joko Siswadi, memaparkan komitmen pelayanan kesehatan inklusif, termasuk pemenuhan standar kesehatan ibu hamil dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Ia juga menyampaikan data kematian ibu yang masih menjadi perhatian, yakni 11 kasus hingga Oktober 2026.
Direktur FITRA NTB Ramli Ernando menyoroti anggaran sebesar Rp43,5 miliar pada 2025 yang penyerapannya belum optimal. Ia mendorong empat pihak, yakni Bapperida, BKAD, Dinas Kesehatan, dan DPRD, untuk memperkuat komitmen penganggaran dalam APBD 2027.
Ketua HWDI NTB Sri Sukarni turut memaparkan hasil asesmen risiko pengadaan barang dan jasa sektor kesehatan dengan studi kasus pembangunan Puskesmas Pengadang. Menurutnya, kelompok disabilitas belum dilibatkan dalam perencanaan sehingga sejumlah fasilitas, seperti toilet, area parkir, dan jalur pemandu, belum sepenuhnya aksesibel sesuai ketentuan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok disabilitas untuk memastikan kebijakan serta alokasi anggaran benar-benar mendukung pelayanan kesehatan yang inklusif, akuntabel, dan dapat diakses seluruh masyarakat.
