Berita

Lombok Tengah — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali menegaskan komitmennya dalam menurunkan angka stunting melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar pada Senin, 17 November 2025, di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., PLT Kepala BP3AP2KB Kusriadi, Kepala Bidang AP2M Bapperida Sri Mulyana Widiastuti, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Dr. H. Nasrullah, serta sejumlah anggota TPPS dari berbagai perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Lombok Tengah menekankan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan amanat nasional yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No. 23 Tahun 2014. Ia juga memaparkan perkembangan prevalensi stunting di Lombok Tengah yang fluktuatif dalam empat tahun terakhir.

PLT Kepala BP3AP2KB Kusriadi menjelaskan tema besar yang diusung dalam kegiatan ini, yakni OPERASI GENTING (Optimalisasi Pemanfaatan Data Keluarga Risiko Stunting). Melalui tema ini, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan data KRS secara lebih terarah dalam intervensi pencegahan. Beberapa langkah penanganan yang digencarkan antara lain pemberian Pemberian Makanan Khusus (PMK) bagi anak stunting dengan berat badan kurang, bantuan protein berupa telur bagi anak stunting dengan berat badan normal, gerakan orang tua asuh melalui program GENTING, serta kegiatan monitoring dan evaluasi lintas sektor.

Sementara itu, Kepala Bidang AP2M Bapperida, Sri Mulyana Widiastuti, memaparkan kelompok sasaran utama dalam strategi percepatan stunting, meliputi ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, baduta, balita, remaja putri, calon pengantin, hingga rumah tangga dan masyarakat. Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan di tingkat daerah.

“Secara nasional, prevalensi stunting sudah berada di bawah 20% pada 2024. Namun upaya penurunan tetap membutuhkan keseriusan. Di Lombok Tengah, kasus perkawinan anak masih terjadi, intervensi pada 1.000 HPK belum optimal, anemia pada remaja putri dan ibu hamil masih tinggi, pola asuh dan konsumsi pangan bergizi belum ideal, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi layak masih perlu ditingkatkan,” tutur Sri Mulyana, merujuk pada hasil kajian Bapperida.

Dari sisi intervensi kesehatan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Dr. H. Nasrullah, menjelaskan konsep Bakti Stunting yang kini dijalankan secara kolaboratif antar-OPD. Konsep tersebut mencakup lima tahapan, mulai dari persiapan, pendistribusian intervensi, pemantauan, monitoring TPPS berdasarkan SK Gotong Royong, hingga evaluasi bersama.

“Intervensi stunting tahun ini mencakup 139 desa sebagai lokus. Keterlibatan lintas sektor menjadi kunci percepatan,” ungkap Nasrullah.

Rapat koordinasi ini diharapkan memperkuat integrasi program dan kolaborasi antarinstansi dalam menurunkan prevalensi stunting di Lombok Tengah, sekaligus mempertegas komitmen daerah dalam mendukung target nasional percepatan penurunan stunting tahun 2025–2029. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menegaskan bahwa keberhasilan penanganan stunting tidak hanya bergantung pada intervensi kesehatan, tetapi juga perbaikan lingkungan, edukasi keluarga, serta ketepatan sasaran program berbasis data.