Berita

Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Ballroom Lantai 5 Gedung B Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (15/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan penerimaan BPHTB melalui penguatan sinergi antarinstansi.

FGD dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Dr. Putri Ayu Wulandari, S.H., M.H., Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah Alfa Dera, S.H., M.H., M.M., Kepala BPN Lombok Tengah, Kepala Bappenda Lombok Tengah, Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Lombok Tengah, serta para notaris dan PPAT.

Dalam arahannya, Wakil Bupati H. M. Nursiah menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pengelolaan BPHTB. Menurutnya, peningkatan investasi di Lombok Tengah harus diikuti dengan optimalisasi penerimaan daerah melalui tata kelola yang baik. Ia berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret dari para notaris dan PPAT sebagai bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Dr. Putri Ayu Wulandari menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus didukung dengan tertib administrasi dan deteksi dini terhadap potensi permasalahan di lapangan. Menurutnya, sinergi antara PPAT, Bappenda, dan BPN menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan BPHTB sekaligus mendukung terwujudnya visi Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah yang mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan harmonis.

Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama untuk memperkuat pengelolaan BPHTB sehingga mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.