BPS Lombok Tengah: Angka Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah Turun
Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Tengah menegaskan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2025. Penurunan angka kemiskinan tersebut dipaparkan saat jumpa pers di lobi Kantor Bupati Lombok Tengah, Jumat (19/9). Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H. L. Pathul Bahri, S.IP., MAP., Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Tengah, Drs. M. Shapoan, Kepala Bapperida Lombok Tengah, serta Asisten II Setda Lombok Tengah.
Dalam paparannya, Plt. Kepala BPS Lombok Tengah menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 10,68 persen, turun dibandingkan periode 2024 sebesar 12,07 persen. Jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan perbaikan berbagai indikator sosial ekonomi, yakni sebesar 109,25 ribu orang pada Maret 2025, terhadap kondisi Maret 2024 sebesar 122,32 ribu orang, atau berkurang sebesar 13,07 ribu orang.
Lebih lanjut, garis kemiskinan pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp568.910 per kapita per bulan, naik 3,55 persen dibandingkan Maret 2024. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin.
Beberapa faktor yang memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2024 – Maret 2025, di antaranya pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah triwulan 1 mengalami pertumbuhan sebesar 4,86 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh sektor primer (pertanian dan penggalian ) yang tumbuh sebesar 11,93 persen. Selain itu kenaikan harga pokok penjualan (HPP) gabah dan jagung yang diterapkan pemerintah menjadi Rp6.500 per kilogram, dan HPP jagung pakan menjadi Rp5.500 per kilogram, meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong produktivitas pertanian serta potensi mengurangi kemiskinan.
Bupati Lombok Tengah, H. L. Pathul Bahri, menyampaikan apresiasi atas kerja keras lintas sektor yang telah bahu-membahu dalam menekan angka kemiskinan. “Keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi kebijakan, program pembangunan yang tepat sasaran, serta peran aktif seluruh OPD dalam mendukung intervensi pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Wakil Bupati Dr. H.M. Nursiah menambahkan, Pemkab Lombok Tengah telah menguatkan koordinasi lintas sektor, pemutakhiran data kemiskinan, serta memperluas jangkauan intervensi baik melalui APBD maupun dukungan dari Baznas dan CSR perusahaan. “Strategi ini akan terus kita perkuat agar penurunan angka kemiskinan semakin konsisten dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dengan capaian ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimis tren positif ini dapat terus dijaga melalui kebijakan pembangunan inklusif dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
