NTB Uji Coba Pedoman Manajemen Layanan Digital Pemerintah Menuju PEMDI
MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD) Uji Coba Pedoman dan Kertas Kerja Manajemen Layanan Digital Pemerintah di Lingkup Pemerintah Daerah (Batch 2), Senin (23/6/2026), di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., Plt. KemenpanRB Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Cahyono Tri Birowo, serta perwakilan pemerintah daerah dari Provinsi NTB, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Bima.
FGD tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintahan Digital Indonesia (PEMDI). Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diberikan ruang untuk menguji dan menyempurnakan pedoman serta kertas kerja manajemen layanan digital agar implementasinya lebih efektif dan terintegrasi.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, menegaskan bahwa transformasi dari SPBE menuju PEMDI merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan layanan publik yang lebih mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Peralihan dari SPBE ke PEMDI adalah komitmen bersama untuk memastikan setiap layanan pemerintah benar-benar memudahkan hidup masyarakat, bukan sekadar membuat sistem yang canggih di dalam birokrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah, Cahyono Tri Birowo, menjelaskan bahwa dalam proses transisi menuju PEMDI, seluruh aspek manajemen layanan digital saling berkaitan dan harus berjalan secara terpadu.
“Dalam peralihan SPBE menuju PEMDI, setiap manajemen berkaitan satu sama lain, yaitu manajemen risiko, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen keberlangsungan, serta manajemen relasi pengguna,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah semakin siap mengimplementasikan tata kelola layanan digital yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
.jpeg)
