Templates by BIGtheme NET

Wabup Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggara 2018

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menyampaikan penjelasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah akhir tahun Anggaran 2018. Penyampaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri, SIP pada sidang paripurna yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah. Senin (01/04) kemarin.

Wakil Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri, SIP mengatakan, berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD Lombok Tengah tahun 2016-2021, yang selanjutnya telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2018, penyampaian LKPJ Bupati Lombom Tengah tahun 2018 kepada DPRD merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam RKPD tahun 2018 sebagai penjabaran dari RPJMD. “Tema pembangunan Lombok Tengah tahun 2018 yakni memacu Investasi melalui penguatan daya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, “katanya.

Dikatakannya, kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli ditunjukkan dengan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik dan pada tahun 2017 mencapai 64,36 %. Upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan juga dilaksanakan secara simultan, terpadu dan terintegrasi serta melibatkan instansi terkait. “Dari data BPS tahun 2018, angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 13,87 % dibandingkan tahun 2017 sebesar 15,31 % dan laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 sebesar 1,1 % turun menjadi 0,03 dari tahun 2017 sebesar 1,13 %, “terangnya.

Disisi lain, perekonomian Lombok Tengah semakin kuat ditopang kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah yang semakin baik, percepatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta dikembangkannya berbagai potensi unggulan daerah. Dimana kinerja perekonomian ditunjukkan dengan perkembangan PDRB ADIHB tahun 2017 sebesar Rp. 15,96 triliun, PDRB ADHB berlaku pada tahun 2017 sebesar Rp. 17.144,156,00 dan indikator ini dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan trend positif. “Pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah tahun 2017 sebesar 6,42 %. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 5,70. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir sebesar 5,91 %, jelasnya.

Yang tidak kalah penting yakni upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pelayanan publik, dengan capaian pada tahun 2018 diantaranya, Opini WTP terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, nilai akuntabilitas kinerja tahun 2017 sebesar 51,78 % meningkat di tahun 2018 sebesar 53,02 % dengan predikat cc dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R. Serta tingkat kepemilikan KTP-el tahun 2017 sebesar 76,93 % meningkat pada tahun 2018 menjadi 87,52 %. Kemudian tingkat kepemilikan KK tahun 2017 sebesar 78,10 % menjadi 86,15 % san tingkat kepemilikan Akte Kelahiran tahun 2017 sebesar 73,41 % menjadi 78,60 %.

Sedangkan dalam pengelolaan APBD tahun 2018 dapat disimpulkan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.000.817.203.189.170 dan terealisasi sebesar Rp. 1.980.500.525.597.810 (98,98 %) yang terdiri dari PAD sebesar Rp. 194.640.639.337.170 dan terealisasi sebesar Rp. 187.324.323.969.810 (96,24 %). Dana pembangunan ditargetkan sebesar R. 1.460.212.041.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1,449.014.029.739,00 atau 99,23 persen. Pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp. 345.964.522.852,00 terealisasi sebesar Rp. 344.162.171.889,00 (99,48 %).

Kemudian, belanja daerah ditargetkan sebesar Rp.2.180.147.657.905,96 terealisasi sebesar Rp. 2.033.415.179.494,27 (93,27 %). Yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung di targetkan sebesar Rp.1.171.793.722.570,96 (96,87 %), dan Belanja Langsung di targetkan sebesar Rp.1.008.353.935.335,00 terealisasi sebesar Rp.898.032.503.546,27 (89,06 %). Selanjutnya penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 179.330.454.716,79 terealisasi sebesar Rp. 110.626.287.216,79 (61,69 %).

Menurutnya, peningkatan kinerja pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara sinergis dan terpadu, baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah maupun masyarakat. Selain itu juga, sebagai upaya akselerasi mewujudkan Lombok Tengah BERSATU, maka pada tahun 2018 Lombok Tengah juga telah menyelenggarakan beberapa kerjasama strategis dengan daerah atau lembaga lain, seperti Pemkot Bandung, Pemkab Konawe Utara, BPK, BPKP, IPDN dan lainnya. “Tugas kedepan akan semakin penuh tantang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, “ujarnya. Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas oleh anggota dewan bersama perangkat daerah terkait sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Perangkat daerah sudah kami instruksikan untuk mengikuti proses ini secara maksimal, sebagai bagian evaluasi kinerja berdasarkan RPJMD. Sekaligus untuk mengukur kinerja perangkat daerah dalam mencapai indikator yang sudah dituangkan dalam perjanjian kinerja, “pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful